Baserah


PEKANBARU (RP)- Untuk pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel), DPRD Riau hanya sekadar melihat proses yang dilalui rencana kabupaten ke-13 di Provinsi Riau tersebut. Nantinya pemekaran yang dilakukan hanya memerlukan dukungan politik dari DPRD Riau, antara lain untuk pengesahannya.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Riau, Drs HM Johar Firdaus MSi, Jumat (4/5) ketika ditemui di Kantor DPRD Riau. Karena itu, DPRD Riau baru menindaklanjuti prosesnya setelah surat resmi dari kabupaten induk, yakni dari Kabupaten Indragiri Hilir disampaikan ke Pemprov Riau dan selanjutnya disampaikan ke DPRD Riau.

‘’Untuk pemekaran Insel, DPRD Riau hanya sekadar memantau prosesnya saja. Itu menjadi wewenang Pemkab induk yakni Indragiri Hilir. Barangkali untuk pemekaran memerlukan dukungan politik dari DPRD Riau. Tapi setelah suratnya secara resmi sampai ke saya dan ditindaklanjuti ke Komisi A DPRD Riau,’’ jelas Johar.

Surat resmi mengenai usulan pemekaran kabupaten tersebut, tambah Johar, belum sampai ke mejanya. Meskipun demikian, bisa saja sudah berada di sekretariat DPRD, namun belum disampaikan kepadanya.  ‘’Kalau suratnya sudah ada, baru bisa kami proses. Tapi akan saya lihat lagi,’’ sebut Johar.

Secara teknis, usulan pemekaran Kabupaten Insel ditangani Komisi A DPRD Riau. Dari pimpinan DPRD, surat usulan pemekaran yang disampaikan akan diteruskan lagi ke Komisi A karena untuk pemekaran wilayah menjadi ranah Komisi A menanganinya.

‘’Bisa atau tidaknya pemekaran Insel dilakukan, itu urusan Kementerian Dalam Negeri. Bukan wewenang DPRD Riau memberi tanggapan. Yang jelas kita tunggu saja prosesnya nanti bagaimana,’’ urai Johar.(mxd/rpg)
 

Categories:

Leave a Reply

statistics